Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (selanjutnya disingkat RPB) merupakan perencanaan terkait penanggulangan bencana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Penyusunan RPB juga merupakan salah satu amanat pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana. RPB dibutuhkan agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan secara tersistematis, terencana, dan terukur, sehingga dapat menurunkan dampak bencana secara efektif dan berkelanjutan. RPB dapat dikategorikan sebagai “master plan” penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah untuk periode 5 (lima) tahun.