Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022 – 2027 disusun sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Medan untuk menjalankan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana sesuai amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana. Sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM), merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerima Pelayanan dasar SPM sub-urusan bencana adalah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar. Adapun 3 jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana adalah 1). Pelayanan informasi rawan bencana, 2). pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan 3). pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Dimana penyusunan kajian risiko bencana terdapat pada jenis pelayanan dasar pertama yaitu pelayanan informasi rawan bencana.